Portalbontang.com, Bontang - Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai pengelolaan sektor pariwisata dan kebudayaan di Kota Bontang perlu dilakukan secara lebih terintegrasi agar pengembangan kedua sektor tersebut berjalan optimal.
Menurutnya, pemisahan urusan kebudayaan dan pariwisata ke dalam organisasi perangkat daerah (OPD) yang berbeda berpotensi membuat perencanaan program, penganggaran, hingga pengawasan menjadi kurang efektif.
Ia berpandangan bahwa pariwisata dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat sehingga idealnya dikelola dalam satu wadah kelembagaan.
Baca Juga: DPRD dan Pemkot Bontang Bahas 8 Raperda Baru, Mulai Insentif Guru hingga Bencana Industri
Dengan demikian, arah pembangunan sektor pariwisata dapat lebih selaras dengan upaya pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
“Kalau memang pemerintah melihat ini sebagai kebutuhan, pariwisata dan kebudayaan sebaiknya berada dalam satu pengelolaan agar fokus pengembangannya lebih jelas dan tidak terpecah,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Rustam mengatakan, Bontang memiliki cita-cita menjadi kota tujuan wisata sebagai bagian dari strategi menghadapi era pasca migas.
Karena itu, dibutuhkan lembaga yang secara khusus memiliki fokus terhadap pengembangan destinasi, promosi wisata, hingga penguatan identitas budaya daerah.
Baca Juga: DPRD Bontang Minta Pengawasan Pelajar Diperketat Usai Kasus Kurir Narkoba
Menurut dia, keberadaan urusan pariwisata yang masih tersebar dalam berbagai bidang dan OPD membuat sejumlah program sulit berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan anggaran.
Ia mencontohkan adanya kegiatan budaya yang memiliki dampak langsung terhadap sektor pariwisata, namun pengelolaan dan penganggarannya berada pada perangkat daerah yang berbeda.
Situasi seperti ini dinilai perlu dievaluasi agar program-program yang mendukung daya tarik wisata dapat disinergikan dengan lebih baik.
Baca Juga: DPRD Bontang Dorong Penguatan Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Daerah
“Harus ada komunikasi yang kuat antar-OPD supaya program yang berkaitan dengan pariwisata dan kebudayaan tidak berjalan sendiri-sendiri. Kalau tujuannya sama, maka pengelolaannya juga harus saling mendukung,” katanya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa, pembenahan tata kelola lintas perangkat daerah menjadi langkah penting untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus mengoptimalkan potensi budaya lokal sebagai daya tarik unggulan Kota Bontang.
“Kalau koordinasinya baik, tentu berbagai program pengembangan wisata dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian daerah,” tukasnya. (adv)
