Portalbontang.com, Bontang - Potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi sorotan serius dan perhatian utama bagi DPRD Bontang.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mendorong pemerintah daerah untuk segera mempercepat digitalisasi di seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah tersebut dinilai mendesak agar seluruh transaksi dan penerimaan daerah dapat tercatat secara transparan guna meningkatkan PAD.
Baca Juga: DPRD Bontang Dorong Penguatan Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Daerah
Rustam menilai bahwa perkembangan teknologi saat ini telah mengubah pola transaksi di tengah masyarakat secara masif.
Hampir seluruh aktivitas pembayaran kini dapat dilakukan secara digital, yang penggunanya merambah mulai dari kalangan dewasa hingga anak-anak.
“Sekarang dunia sudah ada di genggaman. Anak kecil saja sudah terbiasa melakukan transaksi digital. Saya punya usaha biliar, anak kelas 3 SD datang bermain tidak membawa uang tunai, tetapi menggunakan GoPay, Dana, dan aplikasi pembayaran lainnya,” ujar Rustam menceritakan pengalamannya.
Melihat fenomena dan kondisi tersebut, ia menilai pemerintah daerah tidak boleh tertinggal dalam memanfaatkan laju teknologi digital.
Baca Juga: DPRD Bontang Minta Pengawasan Pelajar Diperketat Usai Kasus Kurir Narkoba
Seluruh sistem pelayanan dan transaksi yang berkaitan dengan penerimaan daerah wajib dilakukan melalui aplikasi agar lebih transparan dan akuntabel.
“Saya berharap semua sistem menggunakan aplikasi. Karena sepanjang belum menggunakan aplikasi, saya yakin masih ada potensi kehilangan atau kebocoran pendapatan,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rustam juga menyoroti laporan capaian kinerja daerah yang kerap menunjukkan persentase realisasi tinggi, bahkan mencapai 100 hingga 200 persen.
Baca Juga: DPRD dan Pemkot Bontang Bahas 8 Raperda Baru, Mulai Insentif Guru hingga Bencana Industri
Namun, menurut pandangannya, capaian persentase yang tinggi tersebut belum tentu mencerminkan optimalisasi pendapatan apabila target yang ditetapkan dari awal masih relatif kecil.
“Laporannya memang terlihat bagus, capaiannya bisa 100 persen bahkan 200 persen. Tetapi kalau targetnya kecil, itu menjadi hal yang wajar. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memaksimalkan potensi pendapatan dan mengurangi loss yang masih terjadi,” katanya mengingatkan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa karakteristik masyarakat Bontang yang cenderung tidak terlalu mempermasalahkan nominal kecil harus menjadi perhatian tersendiri.
Kondisi sosiologis tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendorong transaksi nontunai yang lebih praktis dan tercatat secara otomatis dalam sistem.
“Kalau kita terapkan digitalisasi secara menyeluruh di setiap OPD, maka pengelolaan PAD akan semakin efektif, transparan, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah,” tandasnya menutup pernyataan. (adv)
