Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam (13/7/2026), menggelar uji publik Raperda Kepemudaan untuk menyerap aspirasi OKP terkait Musrenbang dan pendanaan.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto (9/7/2026), mendorong pemangkasan masa tunggu insentif guru swasta dari 2 tahun menjadi 1 tahun demi kesejahteraan.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto (9/7/2026), mengusulkan skema baru bantuan sekolah swasta agar sekolah mandiri dapat dialihkan ke bantuan sarpras.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib (8/7/2026), meminta penyediaan titik kumpul darurat (master point) dihitung sesuai kapasitas penghuni gedung.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto (9/7/2026), meminta aturan larangan anggota parpol bagi penerima insentif guru dikaji ulang karena hambat hak politik.
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal (9/7/2026), mendorong penguatan pendidikan karakter dan pengawasan digital untuk cegah kehamilan remaja.
Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal (8/7/2026), meminta seluruh sekolah memastikan MPLS berjalan edukatif, ramah, dan bebas dari praktik perundungan.
Sekretaris Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla Padang (8/7/2026), mendesak Dishub memaksimalkan pengawasan kendaraan tak laik jalan demi keselamatan warga.
Anggota Pansus RTRW DPRD Bontang, Ubayya Bengawan (7/7/2026), mendesak pembangunan jalan alternatif di Citra Mas Lama Loktuan guna mengurai kemacetan.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardie (6/7/2026), ingatkan warga tak sembarangan menutup jalan untuk hajatan. Wajib ada izin polisi dan jalur alternatif.