PORTAL BONTANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara resmi lulus sidang promosi doktor di Universitas Indonesia (UI) pada Rabu, 16 Oktober 2024.
Dalam sidang terbuka, Bahlil mempresentasikan disertasinya yang berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.
Penelitian Bahlil menunjukkan empat masalah utama terkait dampak hilirisasi nikel, yakni ketidakadilan dalam dana transfer ke daerah, minimnya keterlibatan pengusaha lokal, rendahnya partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor bernilai tambah tinggi, serta ketiadaan rencana diversifikasi pasca-tambang.
“Masalah utama dari dampak hilirisasi itu membutuhkan penyesuaian kebijakan pemerintah,” ungkap Bahlil saat sidang di Universitas Indonesia, Depok.
Dalam ulasannya, Bahlil mengkritik kebijakan hilirisasi yang belum memberikan keadilan bagi masyarakat daerah.
Salah satu contohnya adalah dampak negatif hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah, yang mempengaruhi kesehatan warga sekitar.
“Kesehatan, ISPA di Sulawesi Tengah khususnya di Morowali mencapai 54 persen,” tegasnya.
Baca Juga: Prabowo Subianto Gelar Pembekalan Calon Anggota Kabinet di Hambalang
Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya penurunan kualitas air di wilayah industri nikel tersebut.
Meski demikian, Bahlil tetap menilai hilirisasi sebagai langkah tepat yang diambil pemerintah, namun membutuhkan perbaikan.
Dalam aspek pendanaan, Bahlil menyoroti belum adanya dukungan dari perbankan nasional untuk investasi di sektor hilirisasi.
Baca Juga: Media Asing Soroti Perjalanan Prabowo Subianto dan Visinya dalam Memimpin Indonesia
“Salah satu masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi,” katanya.
Untuk itu, Bahlil mengajukan rekomendasi reformasi kebijakan, termasuk memperkuat kemitraan antara investor dan pengusaha lokal.
“Ke depan, kami sarankan agar 30 hingga 45 persen penerimaan negara harus dibagi ke daerah,” ujar Bahlil.
Ia juga menyarankan pembagian dana bagi hasil (DBH) yang lebih adil, khususnya untuk hilirisasi yang berdampak langsung pada masyarakat dan lingkungan.
“Antara pendapatan dan pemberian harus fair,” tegasnya.
Bahlil pun menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia jika kembali dipercaya sebagai menteri.
“Insya Allah, kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih,” tutupnya. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
