Biaya Haji Bakal Lebih Murah? DPR Dukung Penuh Gagasan ‘Kampung Haji’ Presiden Prabowo di Saudi

DPR dukung ‘Kampung Haji’ Prabowo di Saudi. Solusi tekan biaya akomodasi jemaah. Harapan baru calon haji Indonesia! Update Mei 2025.

R
Biaya Haji Bakal Lebih Murah? DPR Dukung Penuh Gagasan ‘Kampung Haji’ Presiden Prabowo di Saudi

Portalbontang.com, Jakarta – Harapan akan biaya haji yang lebih terjangkau bagi jemaah Indonesia kembali mengemuka.

Dukungan datang dari Komisi VIII DPR RI terhadap gagasan pembangunan “Kampung Haji” Indonesia di Arab Saudi, ide yang dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah ini dinilai optimistis dapat menekan biaya akomodasi yang selama ini menjadi salah satu komponen terbesar dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Baca Juga: Terjawab Sudah! PSSI Ungkap Alasan Elkan Baggott Tolak Panggilan Timnas di Kualifikasi Piala Dunia

Gagasan Presiden Prabowo ini adalah membangun sebuah kompleks terpadu di Arab Saudi yang akan difungsikan sebagai akomodasi dan pusat layanan bagi jemaah haji asal Indonesia.

Tujuannya jelas, yakni untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi biaya selama pelaksanaan ibadah haji.

Dukungan parlemen ini disuarakan dengan lantang oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang.

Dalam pernyataannya di kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, pada Senin (19/5/2025), Marwan menekankan potensi penghematan yang signifikan jika Indonesia memiliki fasilitas penginapan sendiri.

Baca Juga: Harkitnas 20 Mei 2025: Menggali Inspirasi dari 6 Tokoh Kebangkitan Nasional untuk Hadapi Tantangan Zaman

“Mengenai Kampung Haji, kalau kita punya hotel, maka akan bisa dihindari MoU atau harga-harga yang naik setiap tahun,” ujar Marwan Dasopang.

Ia menjelaskan bahwa dengan kepemilikan aset berupa hotel atau penginapan, Indonesia tidak lagi sepenuhnya bergantung pada fluktuasi harga sewa yang kerap melonjak menjelang musim haji.

“Kalau kita punya tempat tinggal, nggak perlu lagi nambah anggaran untuk akomodasi, karena kita sudah punya, tinggal mengikuti harga yang berlaku,” tuturnya.

Baca Juga: Harkitnas ke-117 di Bontang: Wawali Agus Haris Ajak Masyarakat Jawab Tantangan Zaman dengan Inovasi dan Persatuan

Komisi VIII DPR RI berharap pemerintah dapat menindaklanjuti rencana strategis ini dengan serius.

Keberadaan Kampung Haji dianggap krusial untuk kelancaran penyelenggaraan ibadah haji bagi puluhan ribu calon jemaah dari Indonesia setiap tahunnya.

Sebagai negara dengan kuota jemaah haji terbesar di dunia, Indonesia memang memiliki kepentingan besar dalam memastikan kenyamanan dan keterjangkauan biaya bagi warganya.

Marwan Dasopang juga mengungkapkan harapannya agar dalam pertemuan bilateral mendatang antara Presiden Prabowo dengan pemerintah Arab Saudi, pembahasan mengenai realisasi Kampung Haji ini menjadi salah satu agenda prioritas.

Baca Juga: Harkitnas 2025: Menggali Makna 'Bangkit Bersama Wujudkan Indonesia Kuat' Songsong Indonesia Emas 2045

“Ini langkah yang baik, langkah ini tidak akan mengurangi kerja sama (Indonesia dan Arab Saudi), baik secara ekonomi maupun jemaah,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sendiri telah mengonfirmasi bahwa ia telah menyampaikan secara langsung niat Indonesia untuk membangun fasilitas ini kepada Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad Bin Salman (MBS).

“Sudah saya sampaikan kepada Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Pangeran Muhammad Bin Salman, terakhir saya jumpa dengan beliau, saya mengajukan niat Indonesia untuk membangun suatu perkampungan Indonesia di Tanah Suci yang sedekat-dekatnya dengan Masjidil Haram,” kata Prabowo saat memberikan sambutan pada peresmian Terminal Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada 5 Mei 2025 lalu.

Presiden menambahkan bahwa respons dari Pangeran MBS terhadap gagasan tersebut cukup positif.

Baca Juga: Aturan Baru Batasan Diskon Ongkir Jadi Sorotan, Bagaimana Nasib Promo Gratis Ongkir E-commerce?

“Reaksi beliau waktu itu cukup positif, beliau sampaikan mari direncanakan secara teknis dan dengan baik,” imbuhnya.

Gagasan Kampung Haji ini muncul di tengah upaya berkelanjutan untuk mengelola BPIH yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan.

Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa komponen akomodasi merupakan salah satu porsi terbesar dalam struktur BPIH.

Baca Juga: Biden Hadapi Kanker Prostat Agresif, Dukungan Mengejutkan Datang dari Donald Trump

Dengan adanya fasilitas milik sendiri, diharapkan Indonesia dapat memiliki kontrol lebih besar terhadap biaya tersebut, yang pada akhirnya akan meringankan beban calon jemaah haji. ***

 

***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A

info

Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

Editor: Redaksi Portal Bontang

Menu