Portalbontang.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
Program dengan anggaran fantastis mencapai Rp71 triliun untuk tahun 2025 ini, bahkan berpotensi mendapatkan tambahan hingga Rp100 triliun, menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyimpangan.
KPK secara terbuka menyatakan adanya indikasi fraud atau kecurangan dalam pelaksanaan program MBG.
Baca Juga: Kadar Zakat Fitrah Bontang 2025 Ditetapkan, Tertinggi Rp68.400, Terendah Rp53.200
Kekhawatiran ini semakin meningkat karena seluruh kendali program terpusat di Badan Pangan Nasional (BPN).
Selain itu, cakupan penyaluran program yang luas hingga ke daerah-daerah di seluruh Indonesia juga dinilai akan mempersulit pengawasan.
Selain isu pengurangan nilai gizi makanan dari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per porsi, KPK juga menyoroti dugaan praktik ‘pilih kasih’ dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pihak penyedia dapur program MBG.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai adanya dugaan perlakuan khusus dalam penunjukan SPPG.
Baca Juga: Menpan RB Geram! Kepala Daerah 'Nakal' Diduga Umbar Janji Honorer Demi Kursi Kekuasaan
“Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur,” kata Setyo dalam keterangan tertulis yang disampaikan KPK.
“Termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya, ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Setyo menekankan pentingnya pemilihan lokasi SPPG yang strategis. Hal ini krusial untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga hingga sampai ke tangan penerima manfaat, yaitu anak-anak dan ibu hamil.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Patuh Keputusan UI: Disertasi Direvisi, Menteri ESDM Siap Perbaiki
KPK juga memberikan catatan terhadap menu MBG, khususnya terkait включение susu dalam paket makanan.
Berdasarkan kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang juga menyertakan susu dan biskuit dinilai kurang efektif dalam menekan angka stunting.
Hal ini disebabkan karena biskuit lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat dibandingkan susu yang seharusnya menjadi fokus utama.
“Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak,” ungkap Setyo.
“Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi, pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas,” pungkasnya. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
