Portalbontang.com, Jakarta – Teka-teki arah politik PDI Perjuangan (PDIP) pasca-Pilpres 2024 mulai menemui titik terang.
Partai berlambang banteng moncong putih ini memberi sinyal kesiapan untuk bekerja sama dengan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, meskipun menolak gagasan menjadi oposisi secara formal.
Sinyal ini disampaikan Ketua DPP PDI-P, Ahmad Basarah, usai berziarah di Makam Bung Karno, Pendopo Hadi Negoro, Blitar, Jawa Timur, pada Jumat 4 April 2025 lalu.
Baca Juga: Hayao Miyazaki Murka! Tren AI Gaya Ghibli di ChatGPT Dinilai Menghina Seni dan Kehidupan
Menurut Basarah, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuka ruang dialog dan potensi kerja sama jika bertemu langsung dengan Prabowo.
“Namun demikian, bagaimana nanti format kerja sama politik antara PDI-P dengan Pemerintahan Prabowo, nanti akan ditentukan langsung oleh Ibu Mega,” ungkap Basarah kepada awak media.
Basarah menjelaskan, semangat kerja sama ini didasarkan pada nilai luhur Pancasila, yakni gotong royong. PDIP, menurutnya, ingin tetap berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui skema tersebut.
“Dalam konteks pemerintahan Prabowo ini, PDI Perjuangan ingin bergotong royong menyukseskan pembangunan nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Wasiat Menyentuh Ray Sahetapy: Ingin Dimakamkan di Palu, Keluarga Utamakan yang Terbaik
Meskipun pintu kerja sama terbuka, Basarah menegaskan bahwa bentuknya tidak harus berupa bergabung secara formal dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menekankan masih banyak format kolaborasi lain yang dapat dijalin demi kepentingan negara dan rakyat.
“Ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan dalam konteks menjaga keselamatan bangsa, kepentingan rakyat, dan kepentingan nasional,” tegasnya.
Baca Juga: Tragis! Jurnalis Banjarbaru Diduga Kuat Jadi Korban Kekerasan Seksual Oknum TNI AL Sebelum Dibunuh
Menanggapi kekhawatiran potensi hilangnya peran pengawas jika PDIP merapat ke pemerintah, Basarah meluruskan pandangan tersebut.
Ia menyatakan bahwa dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, PDIP tidak mengenal istilah oposisi atau koalisi secara kaku dan formal.
Fungsi pengawasan, lanjutnya, tetap bisa dijalankan oleh partai politik melalui para wakilnya di parlemen.
“Di sana (Undang-Undang tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD) diatur hak-hak parpol di parlemen. Hak menyetujui atau menolak RAPBN, hak membuat undang-undang bersama pemerintah, dan hak pengawasan,” tutur Basarah.
Baca Juga: Google Gelontorkan Rp500 Triliun Demi Keamanan Siber Israel di Tengah Gejolak Ekonomi
Terkait peluang kader PDIP masuk dalam jajaran kabinet Prabowo-Gibran mendatang, Basarah menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Namun, ia memastikan bahwa komunikasi personal antara Megawati dan Prabowo tetap terjalin harmonis.
“Pada intinya, apa pun pola hubungan antara PDI-P dan pemerintahan Prabowo, di atas semua itu hubungan Pak Prabowo dengan Bu Mega sangat baik,” ujarnya. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
