Portalbontang.com, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menunjukkan keseriusannya dalam memenuhi instruksi terbaru dari pemerintah pusat terkait pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN).
Di tengah isu peningkatan kesejahteraan ASN yang sedang hangat dibicarakan, Pemprov Kaltim memastikan bahwa proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diselesaikan sesuai target, yaitu antara Juni hingga Oktober 2025.
Kesiapan anggaran menjadi sorotan utama dalam realisasi program ini.
Baca Juga: Ladang Ganja Tersembunyi di Bromo Terungkap, Kok Bisa? Fakta di Baliknya Bikin Kaget
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Deni Sutrisno, menegaskan komitmen mereka.
“Sesuai hasil rapat hari ini bersama Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN, usul penetapan Nomor Induk PPPK paling lambat 10 September 2025 dan usul penetapan NIP CPNS 10 Mei 2025. Kami berkomitmen dapat dilaksanakan tepat waktu,” ujarnya di Samarinda, Rabu 19 Maret 2025, dilansir Portalbontang.com dari akun Instagram @beritapemprovkaltim.
Proses pengangkatan CASN saat ini masih dalam tahap penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP).
Sementara itu, pengangkatan PPPK Tahap II masih menunggu pelaksanaan seleksi kompetensi Computer Assisted Test (CAT) yang dijadwalkan pada 17 April 2025.
Baca Juga: Timnas Indonesia Dipuji Media Australia: 'Raksasa Tidur' Siap Guncang Kualifikasi Piala Dunia 2026
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menambahkan bahwa dari segi finansial, Kaltim sangat siap.
“Untuk pembiayaan siap, tak melebihi 30 persen dari belanja pegawai,” katanya.
APBD Kaltim 2025 yang disepakati sebesar Rp 21 triliun pada akhir 2024, diproyeksikan akan mengalami sedikit penurunan akibat kebijakan efisiensi pusat, namun tetap berada di kisaran Rp 20 triliun.
Baca Juga: Optimisme Garuda Taklukkan Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Jay Idzes: Insyaallah
Dari jumlah tersebut, Rp 9,54 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.
“Kan dari APBD pembiayaannya, masih mencukupi. Itu pun setelah efesiensi dan refocusing,” pungkas Sri Wahyuni.
Sebagai informasi tambahan, pada tahun 2024 pemerintah pusat membuka formasi sebanyak 2,3 juta untuk ASN, dan pada tahun 2024 juga pemprov kaltim membuka formasi CASN sebanyak 9.456, hal ini menandakan bahwa pemerintah sangat serius dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
