Prabowo Pangkas Anggaran Rp306,6 Triliun di APBN 2025 untuk Program Prioritas Nasional

Prabowo memangkas APBN 2025 hingga Rp306,6 triliun untuk membiayai program prioritas seperti MBG, pendidikan, dan kesehatan.

R
Prabowo Pangkas Anggaran Rp306,6 Triliun di APBN 2025 untuk Program Prioritas Nasional

PORTALBONTANG.com – Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada Rabu 22 Januari 2025, yang menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,6 triliun.

Pemangkasan ini berlaku untuk anggaran pusat maupun daerah, dengan fokus utama pada efisiensi belanja negara.

Dalam inpres tersebut, Prabowo menginstruksikan agar belanja yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, seminar, dan focus group discussion (FGD) dikurangi secara signifikan.

Baca Juga: Terungkap! Kronologi Polisi Temukan Potongan Jasad Uswatun Khasanah di 3 Kota

Selain itu, biaya perjalanan dinas pejabat juga harus dipangkas hingga 50 persen, yang menurut perhitungannya dapat menghemat lebih dari Rp20 triliun.

“Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang sisanya di-vidcon-kan. Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih, kalau kita hitung Rp20 triliun berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, Rabu lalu, dilansir Portalbontang.com dari VOA Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan mengubah postur APBN 2025, melainkan bertujuan untuk memastikan anggaran negara digunakan lebih efektif.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat 24 Januari 2025, ia menyatakan bahwa dana hasil efisiensi ini akan dialokasikan untuk program-program prioritas yang memiliki dampak langsung pada masyarakat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: Sejarah Perayaan Imlek yang Ternyata Hanya Terjadi di Indonesia karena Terjadinya Diskriminasi

“Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung seperti makan bergizi gratis, tetapi juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan di sektor kesehatan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas SDM,” ungkap Sri Mulyani.

Program MBG sendiri menjadi salah satu kebijakan utama pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan target menjangkau seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025.

Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Ekonomi Nasional

Baca Juga: Belum Ada 24 Jam, Medali Jonatan Christie Rusak, Panitia Indonesia Masters Beri Tanggapan

Sri Mulyani meyakini bahwa penghematan ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi belanja negara, tetapi juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Salah satu contohnya adalah MBG yang dapat menggerakkan ekonomi daerah melalui rantai pasokan yang melibatkan produsen lokal dan UMKM.

Namun, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Hendry, menilai bahwa kebijakan pemangkasan anggaran perlu ditinjau lebih dalam.

Menurutnya, kebijakan serupa pernah diterapkan pada 2016, tetapi dampaknya terhadap ekonomi nasional kurang signifikan.

“Pada tahun 2016, pemerintah melakukan kebijakan yang relatif mirip. Saat itu, belanja pemerintah mengalami penurunan, yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV,” ujar Yusuf.

Baca Juga: Belalang akan Jadi Salah Satu Menu Alternatif dalam Makan Bergizi Gratis, Amankah Dikonsumsi Anak?

Ia juga menyoroti bahwa program MBG harus lebih banyak melibatkan UMKM, agar tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Apakah MBG mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari proses efisiensi anggaran? Itu tergantung dari sejauh mana keterlibatan UMKM dalam rantai pasoknya,” tambahnya.

Yusuf menyarankan agar hasil penghematan anggaran juga dialokasikan ke bantuan sosial (bansos) dan subsidi yang tepat sasaran, guna menghindari dampak negatif terhadap indikator ekonomi makro.

“Saya kira hal-hal seperti itu dalam jangka pendek bisa memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah,” pungkasnya. ***

 

***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A

info

Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

Editor: Redaksi Portal Bontang

Menu