PORTAL BONTANG – Pengamat Kebijakan Publik dari IDP-LP, Riko Noviantoro, menggarisbawahi kriteria penting bagi calon Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Riko, Menteri BUMN yang terpilih harus mampu memahami peta ekonomi nasional serta berasal dari kalangan profesional.
“Menteri BUMN ke depan harus bisa membaca peta ekonomi nasional dan kedua dari kalangan profesional,” ujar Riko dalam acara Daulat Bicara: Siapa Menteri BUMN Pilihan Prabowo? di Jakarta, Jumat 11 Oktober 2024.
Baca Juga: 79 WNI Berhasil Dievakuasi dari Lebanon, Menlu Retno Ungkap Kendala Jalur Udara
Riko menekankan pentingnya pemahaman terhadap perekonomian nasional, karena kinerja BUMN erat kaitannya dengan kondisi ekonomi, seperti nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat.
“Dia harus mampu dalam memahami ekonomi nasional, tidak hanya mengawasi kinerja BUMN, tapi juga memahami peta ekonomi kita,” lanjutnya.
Selain itu, Riko juga mengingatkan agar calon Menteri BUMN tidak terlibat dalam politik praktis, karena hal tersebut dapat mengganggu kinerja BUMN.
Namun, pernyataan ini mendapat tanggapan dari anggota DPR RI Harris Turino yang menilai bahwa keterlibatan politik bukanlah masalah, karena Presiden terpilih Prabowo Subianto pasti akan memilih kandidat yang kompeten.
Baca Juga: Prabowo Subianto Tekankan Pentingnya Persatuan dan Integritas di Forum Legislator PKB
“Siapapun presidennya memilih Menteri BUMN pasti karena kompetensi, tidak usah dipersoalkan,” tegas Harris, politisi dari PDI Perjuangan.
Harris menekankan bahwa yang terpenting adalah moralitas calon Menteri BUMN, mengingat kementerian tersebut mengelola dana yang sangat besar.
“Sepuluh ribu triliun itu duit gede,” ujarnya.
Sebagai legislator yang pernah bermitra dengan BUMN, Harris juga menyoroti pentingnya keberanian untuk menolak tekanan.
“Menteri BUMN yang berani ngomong NO ketika dia dipaksa untuk melakukan hal-hal yang lucu-lucu,” tambahnya.
Ia mencontohkan kasus perusahaan pelat merah yang dipaksa mengakuisisi perusahaan lain yang sebenarnya dalam kondisi buruk.
“Saya tidak menyebut BUMN-nya, tetapi dengan berbagai alasan, dipaksa menyelamatkan, melakukan hal lucu-lucu. Jadi, menteri BUMN ke depan harus berani bilang NO!” tutup Harris. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
