Pansus RTRW DPRD Bontang Coret Proyek Tak Relevan, Kilang Minyak hingga Bandara Dihapus
Pansus RTRW DPRD Bontang (6/7/2026) mencoret proyek bandara dan kilang minyak. Pemkot usulkan tol hingga penyesuaian lahan mini soccer Berbas Pantai.
Kumpulan berita dengan tag #AS
Pansus RTRW DPRD Bontang (6/7/2026) mencoret proyek bandara dan kilang minyak. Pemkot usulkan tol hingga penyesuaian lahan mini soccer Berbas Pantai.
Sengketa 5 tahun usai. MA tetapkan PD Muhammadiyah berhak mutlak kelola Masjid Al-Ikhlas. PDM tepis isu intervensi politik Andi Sofyan Hasdam & Neni Moerniaeni.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mendorong daerah untuk mengurangi ketergantungan pada industri pupuk dan gas dengan mengelola limbah FABA.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyesalkan aksi vandalisme di fasilitas publik. Warga diminta menjaga sarana yang dibangun pemerintah.
Fraksi Golkar DPRD Bontang mengapresiasi capaian PAD 2025 yang tembus Rp400 miliar. Rustam meminta tiap rupiah APBD memberi nilai tambah bagi warga.
Pengurus IPF Bontang masa bakti 2025-2029 resmi dilantik (16/6/2026). Ketua IPF Rustam siap fokus pada Bontang Open dan mengirim 10 atlet ke Porprov Kaltim.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menegaskan tidak ada istilah pengecer dalam sistem distribusi LPG 3 kg. Pihaknya meminta pengawasan pangkalan diperketat.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla Padang, meminta kepastian alokasi anggaran dari pemerintah untuk memitigasi kawasan yang kerap dilanda bencana.
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno, menyoroti lonjakan harga LPG 3 kg yang mencapai Rp40 ribu. Ia meminta pangkalan nakal disanksi hingga cabut izin.
Ketua Pansus RTRW DPRD Bontang, Joni Alla Padang, mempertanyakan jaminan pasokan material konstruksi lantaran Bontang tak memiliki izin kawasan tambang.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mendorong perluasan investasi ke sektor manufaktur, perikanan, dan kosmetik untuk mengurangi kebergantungan pada sektor lama.
DPRD Bontang pertanyakan draf Raperda Penanaman Modal yang diajukan kembali. DPMPTSP pastikan aturan ini untuk memangkas birokrasi dan cegah pungli.