Catat! DPRD Bontang Ingatkan Tutup Jalan untuk Hajatan Wajib Izin Polisi
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardie (6/7/2026), ingatkan warga tak sembarangan menutup jalan untuk hajatan. Wajib ada izin polisi dan jalur alternatif.
Kumpulan berita dengan tag #Bontang
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardie (6/7/2026), ingatkan warga tak sembarangan menutup jalan untuk hajatan. Wajib ada izin polisi dan jalur alternatif.
Sekretaris Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla Padang (7/7/2026), meminta aturan fasilitas parkir dalam Raperda LLAJ mengikat pelaku usaha secara mandiri.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam (6/7/2026), meminta PLN memperkuat penyampaian informasi pemadaman bergilir akibat pemeliharaan sistem lintas Kalimantan.
Pansus RTRW DPRD Bontang (6/7/2026) mencoret proyek bandara dan kilang minyak. Pemkot usulkan tol hingga penyesuaian lahan mini soccer Berbas Pantai.
PD IPM Kota Bontang gelar PKMTM II dan PFP I (3-9 Juli 2026). Diikuti 30 peserta dari Kaltim hingga Yogyakarta untuk mencetak pemimpin pelajar yang berdampak.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto (3/7/2026), mendorong penguatan PBI Daerah dan Gratispol untuk antisipasi berkurangnya kuota PBI JK dari pusat.
Sengketa 5 tahun usai. MA tetapkan PD Muhammadiyah berhak mutlak kelola Masjid Al-Ikhlas. PDM tepis isu intervensi politik Andi Sofyan Hasdam & Neni Moerniaeni.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi (26/6/2026), mendorong DLH menggandeng kampus guna memperkuat kapasitas laboratorium lingkungan dan menggenjot PAD.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mendorong pengajuan Rusunawa baru ke Kementerian PUPR untuk warga Bontang Lestari yang tak memiliki lahan.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam (26/6/2026), mendorong kejelasan regulasi rumah khusus nelayan di Bontang Lestari agar tak kosong dan rusak.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mendorong seluruh OPD menggali sumber pendapatan baru, termasuk potensi Wisata Beras Basah.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menyoroti alat uji KIR roda 12 yang menganggur selama 4 tahun (2022-2026) karena Dishub kekurangan SDM bersertifikasi.