DPRD Bontang Dorong Raperda LLAJ Tindak Tegas Kendaraan ODOL Perusak Jalan
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib (14/7/2026), mendorong penguatan aturan dalam Raperda LLAJ guna menindak tegas kendaraan ODOL.
Kumpulan berita dengan tag #MU
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib (14/7/2026), mendorong penguatan aturan dalam Raperda LLAJ guna menindak tegas kendaraan ODOL.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi (13/7/2026), menegaskan konsultasi publik Raperda Kepemudaan harus hasilkan gagasan berlandaskan hukum, bukan formalitas.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam (13/7/2026), menggelar uji publik Raperda Kepemudaan untuk menyerap aspirasi OKP terkait Musrenbang dan pendanaan.
Pengurus PWI Bontang gelar Raker di Vila Kooala (11/7/2026). Ketua PWI Muhammad Kusnadi tegaskan fokus pada UKW, advokasi, hingga sinergi pentahelix.
PPNA menggelar Sidang Pra Muktamar XV secara daring (11/7/2026). Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas ingatkan peserta jaga independensi dan jauhi politik uang.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib (8/7/2026), meminta penyediaan titik kumpul darurat (master point) dihitung sesuai kapasitas penghuni gedung.
Departemen Akreditasi ASPIKOM Jatim gelar workshop LAMSPAK 2.0 di Unmer Malang (2/7/2026) untuk memperkuat penjaminan mutu prodi Ilmu Komunikasi se-Indonesia.
Pansus RTRW DPRD Bontang (6/7/2026) mencoret proyek bandara dan kilang minyak. Pemkot usulkan tol hingga penyesuaian lahan mini soccer Berbas Pantai.
Sengketa 5 tahun usai. MA tetapkan PD Muhammadiyah berhak mutlak kelola Masjid Al-Ikhlas. PDM tepis isu intervensi politik Andi Sofyan Hasdam & Neni Moerniaeni.
Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf, mempertanyakan wacana penyamaan insentif guru dan penjaga malam dalam revisi Perda Pendidikan (18/6/2026).
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, meminta evaluasi penerapan retribusi parkir di Bontang Kuala agar tidak merugikan UMKM.
Rapat Komisi II DPR RI membahas gaji PPPK Paruh Waktu dan batas APBD. 479 daerah lampaui batas belanja, DPR minta relaksasi dan PP Manajemen ASN segera terbit.