DPRD Bontang Usulkan Skema Baru Bantuan Sekolah Swasta, Insentif Bisa Diganti Sarpras
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto (9/7/2026), mengusulkan skema baru bantuan sekolah swasta agar sekolah mandiri dapat dialihkan ke bantuan sarpras.
Kumpulan berita dengan tag #RI
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto (9/7/2026), mengusulkan skema baru bantuan sekolah swasta agar sekolah mandiri dapat dialihkan ke bantuan sarpras.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto (9/7/2026), meminta aturan larangan anggota parpol bagi penerima insentif guru dikaji ulang karena hambat hak politik.
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bontang, Saeful Rizal (9/7/2026), mendorong penguatan pendidikan karakter dan pengawasan digital untuk cegah kehamilan remaja.
Sekretaris Komisi A DPRD Bontang, Saeful Rizal (8/7/2026), meminta seluruh sekolah memastikan MPLS berjalan edukatif, ramah, dan bebas dari praktik perundungan.
Departemen Akreditasi ASPIKOM Jatim gelar workshop LAMSPAK 2.0 di Unmer Malang (2/7/2026) untuk memperkuat penjaminan mutu prodi Ilmu Komunikasi se-Indonesia.
Sekretaris Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla Padang (7/7/2026), meminta aturan fasilitas parkir dalam Raperda LLAJ mengikat pelaku usaha secara mandiri.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam (6/7/2026), meminta PLN memperkuat penyampaian informasi pemadaman bergilir akibat pemeliharaan sistem lintas Kalimantan.
Pansus RTRW DPRD Bontang (6/7/2026) mencoret proyek bandara dan kilang minyak. Pemkot usulkan tol hingga penyesuaian lahan mini soccer Berbas Pantai.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto (3/7/2026), mendorong penguatan PBI Daerah dan Gratispol untuk antisipasi berkurangnya kuota PBI JK dari pusat.
Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, mendorong pengajuan Rusunawa baru ke Kementerian PUPR untuk warga Bontang Lestari yang tak memiliki lahan.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam (26/6/2026), mendorong kejelasan regulasi rumah khusus nelayan di Bontang Lestari agar tak kosong dan rusak.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, mendorong Pemkot memperkuat PAD untuk mengurangi ketergantungan dana transfer pusat pada APBD 2025.