Portalbontang.com, Jakarta – Pernyataan kontroversial Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, terkait prioritas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di atas penciptaan lapangan kerja tengah menjadi sorotan luas publik.
Dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Senin (22/4/2025), Rachmat menegaskan bahwa program MBG lebih mendesak ketimbang penyediaan lapangan pekerjaan.
“Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa mesti kasih makan? Kenapa tidak kasih pekerjaan saja? Tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan (kekurangan gizi),” ujar Rachmat.
Baca Juga: Bimbim Slank Tegaskan Program Rehabilitasi Anak Pecandu Narkoba Warisan Bunda Iffet Tetap Berlanjut
Pernyataan tersebut memicu gelombang kritik dari sejumlah pihak, termasuk dari Pengamat Ekonomi dan Analis Pasar Modal, Ferry Latuhihin.
Dalam siniar YouTube Rhenald Kasali yang tayang Senin (28/4/2025), Ferry menilai argumen Rachmat keliru secara logis.
“Itu berawal dari Menteri Bappenas kita, Pak Rachmat Pambudy, yang menyatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan pekerjaan,” ungkap Ferry.
Tak hanya itu, Ferry juga mempertanyakan latar belakang pendidikan Rachmat Pambudy, mempertanyakan bagaimana seorang pejabat tinggi bisa mengabaikan pentingnya penciptaan lapangan kerja.
Baca Juga: Polemik Sengketa Wilayah Kota Bontang: Wali Kota Cabut Permohonan, DPRD Tetap Lanjutkan Uji UU ke MK
“Nah ini saya bingung sekolahnya di mana, dengan berani mengatakan program makan bergizi gratis lebih penting ketimbang lapangan kerja,” tegasnya.
Menurut Ferry, di seluruh dunia, prioritas utama pemerintah adalah menyediakan lapangan kerja yang layak bagi rakyatnya.
“Sedangkan kita tahu, di mana pun juga, di negara manapun, yang namanya pemerintahan, fokusnya adalah menciptakan lapangan kerja,” pungkas Ferry.
Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif prioritas yang diusung pemerintah saat ini, bertujuan menurunkan angka stunting dan malnutrisi.
Namun, sejumlah pengamat menilai upaya ini sebaiknya diiringi dengan strategi jangka panjang seperti pembukaan lapangan kerja untuk memastikan ketahanan ekonomi keluarga.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia per Februari 2025 masih berada di angka 5,32 persen, atau sekitar 7,8 juta orang, yang memperkuat urgensi penciptaan lapangan kerja. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
