portalbontang.com, Bontang – Di balik kemeriahan peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) dan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025, terselip fakta yang cukup mengejutkan.
Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) membuka data kasus kekerasan yang masih fluktuatif di Kota Taman.
Dalam laporannya di Gedung Auditorium 3 Dimensi, Kamis (4/12/2025), Kepala DP3AKB Bontang, Eddy Foreswanto, mengungkapkan bahwa tren kasus kekerasan masih menjadi “pekerjaan rumah” besar bagi seluruh elemen masyarakat.
Berdasarkan data DP3AKB, tercatat pada tahun 2022 terdapat 111 kasus kekerasan. Angka ini sempat turun menjadi 101 kasus pada 2023, namun kembali melonjak tajam menjadi 140 kasus di tahun 2024.
“Hingga Oktober 2025 ini, kami sudah mencatat ada 88 kasus. Data ini menjadi alarm penting bahwa kerja-kerja perlindungan sosial harus terus ditingkatkan.
16 HAKTP bukan sekadar agenda tahunan, tetapi gerakan moral yang harus berlangsung setiap hari,” tegas Eddy di hadapan Wali Kota dan jajaran Forkopimda.
Ancaman Dunia Digital bagi Remaja
Senada dengan data tersebut, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyoroti pergeseran modus kekerasan yang kini merambah ke ranah digital. Ancaman seperti perundungan siber (cyberbullying) hingga kekerasan seksual berbasis elektronik semakin nyata.
Neni memaparkan data Survei PIK-R tahun 2025 yang mencatat sebanyak 56,9 persen remaja di Bontang mengalami tekanan psikis akibat konsumsi konten digital yang berisiko.
“Kualitas kebersamaan, komunikasi terbuka, dan pemahaman literasi digital menjadi benteng utama untuk melindungi anak dari risiko kekerasan, baik di dunia nyata maupun daring. Orang tua adalah madrasah pertama yang harus hadir,” pesan Neni.
Komitmen Menuju Kota Inklusif
Meski tantangan masih besar, Wali Kota Neni menegaskan optimismenya untuk menjadikan Bontang sebagai kota yang ramah dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa indikator kemajuan kota tidak hanya fisik, tapi bagaimana kota tersebut memperlakukan kaum rentan.
“Ketika perempuan dihargai dan penyandang disabilitas diberikan ruang untuk tumbuh, maka sesungguhnya kota ini sedang bergerak menuju kemajuan,” ujarnya.
Acara puncak ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen Pengarusutamaan Gender (PUG) lintas sektor, melibatkan dunia usaha seperti PT Badak LNG dan KNI, serta organisasi masyarakat.
Pemerintah berharap kolaborasi ini dapat menekan angka kekerasan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di Bontang.
Sebagai penutup, panitia memberikan apresiasi kepada pemenang lomba kampanye anti-kekerasan, di mana Juara 1 diraih oleh kampanye bertajuk “SAKTI” (Stop menyakiti, Awasi, Kasih empati, Teguhkan hati, dan Inovasi digital). ***
