Sesalkan Aksi Vandalisme, Ketua DPRD Bontang Minta Warga Jaga Ruang Publik
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyesalkan aksi vandalisme di fasilitas publik. Warga diminta menjaga sarana yang dibangun pemerintah.
Penulis di Portal Bontang. Telah menerbitkan 58 artikel dengan total 13.278 tayangan.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyesalkan aksi vandalisme di fasilitas publik. Warga diminta menjaga sarana yang dibangun pemerintah.
Fraksi Golkar DPRD Bontang mengapresiasi capaian PAD 2025 yang tembus Rp400 miliar. Rustam meminta tiap rupiah APBD memberi nilai tambah bagi warga.
Pengurus IPF Bontang masa bakti 2025-2029 resmi dilantik (16/6/2026). Ketua IPF Rustam siap fokus pada Bontang Open dan mengirim 10 atlet ke Porprov Kaltim.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menegaskan tidak ada istilah pengecer dalam sistem distribusi LPG 3 kg. Pihaknya meminta pengawasan pangkalan diperketat.
Pansus RTRW DPRD Bontang memberi tenggat sepekan bagi OPD untuk mensinkronkan data. Pembahasan Raperda RTRW 2026-2046 dihentikan sementara waktu.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, meminta pengelola vila di Bontang Kuala taat pajak 10 persen demi meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan kota.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla Padang, meminta kepastian alokasi anggaran dari pemerintah untuk memitigasi kawasan yang kerap dilanda bencana.
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno, menyoroti lonjakan harga LPG 3 kg yang mencapai Rp40 ribu. Ia meminta pangkalan nakal disanksi hingga cabut izin.
Ketua Pansus RTRW DPRD Bontang, Joni Alla Padang, mempertanyakan jaminan pasokan material konstruksi lantaran Bontang tak memiliki izin kawasan tambang.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mendorong perluasan investasi ke sektor manufaktur, perikanan, dan kosmetik untuk mengurangi kebergantungan pada sektor lama.
Ketua Pansus RTRW DPRD Bontang, Joni Alla Padang, menyoroti legalitas HGB kawasan Wanatirta. Verifikasi ketat dilakukan agar tidak timbul polemik.
DPRD Bontang pertanyakan draf Raperda Penanaman Modal yang diajukan kembali. DPMPTSP pastikan aturan ini untuk memangkas birokrasi dan cegah pungli.