Bayar Retribusi Makin Gampang! Pemkot Bontang Bagikan Mesin EDC dan QRIS untuk Pengelola Parkir

Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni (23/7) membuka Rakor TP2DD dan HLM Semester I. Targetkan layanan publik transparan dan genjot PAD lewat transaksi digital.

M
Foto bersama usai penyerahan secara simbolis mesin EDC dan QRIS.
Foto bersama usai penyerahan secara simbolis mesin EDC dan QRIS. | Foto: Syeh/Prokompim Bontang

Portalbontang.com, Bontang - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara resmi membuka agenda Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan High Level Meeting (HLM) Semester I Tahun 2026. Pertemuan strategis ini diselenggarakan di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang pada Kamis (23/7/2026).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan kunci, di antaranya Pj. Sekretaris Daerah Akhmad Suharto, seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Setya Dodi Ermawan, Perwakilan BPD Pusat Amuniantoyo, perwakilan BPD Kaltimtara Bontang Arie Herlambang, serta para stakeholder terkait lainnya.

Dalam arahannya, Neni menegaskan bahwa transformasi digital merupakan langkah strategis yang harus diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Baca Juga: Disaksikan Wali Kota Neni, Pemprov Kaltim Guyur Insentif untuk Ribuan Guru dan Penjaga Rumah Ibadah

"Digitalisasi harus mampu menghadirkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, aman, transparan, dan akuntabel. Tujuan akhirnya bukan hanya meningkatkan indeks ETPD, tetapi juga meningkatkan PAD dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah," tegasnya di hadapan peserta rapat.

Neni juga secara khusus meminta pihak Bankaltimtara untuk terus menyempurnakan layanan digital mereka. Sementara itu, seluruh OPD diinstruksikan untuk segera memperluas jangkauan pembayaran digital dan gencar melakukan edukasi kepada masyarakat.

Dari sisi regulasi perbankan, perwakilan Bank Indonesia memaparkan bahwa saat ini 93,6 persen pemerintah daerah di Indonesia telah masuk ke dalam kategori digital. Di sisi implementasi lokal, Bankaltimtara memastikan bahwa seluruh jenis pajak daerah dan 9 dari 18 jenis retribusi di Bontang telah terintegrasi secara penuh melalui sistem pembayaran digital.

Keseriusan Kota Taman membuahkan hasil, di mana TP2DD Kota Bontang berhasil meraih penghargaan bergengsi, yakni Terbaik II TP2DD Wilayah Kalimantan dan Terbaik II tingkat Provinsi Kalimantan Timur. 

Baca Juga: Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disahkan, Wali Kota Neni Ungkap Dua Prestasi Membanggakan untuk Bontang

Tren positif juga terlihat dari penggunaan transaksi digital yang terus meningkat, sementara penggunaan transaksi semi-digital mengalami penurunan. 

Hingga Semester I tahun 2026 ini, realisasi pendapatan daerah Kota Bontang telah mencapai sekitar 50 persen dari target, dengan mayoritas transaksi dilakukan melalui kanal digital.

Pada penghujung acara, sebelum secara resmi membuka High Level Meeting TP2DD, Neni menyempatkan diri menyerahkan secara simbolis mesin EDC dan QRIS. Penyerahan ini ditujukan kepada Dinas Perhubungan, DKUMPP, DPKPP, dan para pengelola parkir sebagai upaya nyata untuk memperluas transaksi non-tunai di lapangan. ***

info

Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

Editor: M Zulfikar A

Menu