Gawat! APBD Bontang Anjlok, Agus Haris Desak Peran Perusahaan di Musrenbang TJSLP 2027

Angka APBD Bontang turun hingga triliunan rupiah! Agus Haris beri pesan serius di Musrenbang TJSLP 2027. Ada apa?

M
Wakil Wali Kota Agus Haris agenda Musrenbang TJSLP 2027 yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota.
Wakil Wali Kota Agus Haris agenda Musrenbang TJSLP 2027 yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota. | Foto: Sadam/Prokompim Bontang

Portalbontang.com, Bontang - Kondisi keuangan daerah saat ini tengah menghadapi tantangan yang cukup berat akibat penurunan pendapatan yang signifikan.

Kabar mengenai merosotnya angka pendapatan daerah tersebut terungkap dalam sebuah pertemuan penting antarinstansi pada Rabu pagi.

Wakil Wali Kota, Agus Haris, menyampaikan informasi krusial tersebut di hadapan para perwakilan perusahaan dan perbankan.

Baca Juga: Wali Kota Bontang Siapkan Strategi Khusus Bangun Sekolah Rakyat Bontang Tanpa Biaya Besar

Pertemuan tersebut dikemas dalam agenda Musrenbang TJSLP 2027 yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Wali Kota.

Agenda ini bertujuan menyelaraskan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan prioritas pembangunan kota tahun mendatang.

Dalam sambutannya, Agus Haris mengungkapkan bahwa posisi APBD Bontang mengalami penurunan drastis dari tahun-tahun sebelumnya.

Nilai anggaran yang awalnya berada di kisaran 3,2 triliun rupiah, kini merosot menjadi sekitar 1,9 triliun rupiah saja.

Baca Juga: Kondisi Jembatan SMP Negeri 5 Bontang Memprihatinkan, Disdikbud Desak Perbaikan

Bahkan, pada tahun berjalan 2026, daerah ini juga tercatat sedang mengalami defisit hingga ratusan miliar rupiah.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dunia usaha sangat diperlukan agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya menegaskan komitmen.

Kondisi keuangan yang sulit ini diprediksi akan berdampak pada potensi tertundanya sejumlah program strategis milik daerah.

Baca Juga: Kurangi Kesenjangan Digital, Disdikbud Bontang Pastikan Semua Sekolah Tersentuh Teknologi

Pemerintah kota pun kini mulai mengalihkan fokus pembangunan pada sektor yang paling mendesak bagi kehidupan warga.

Sektor tersebut mencakup upaya penurunan angka kemiskinan, penanganan pengangguran, stunting, hingga penguatan para nelayan.

Pembangunan infrastruktur fisik pun kini bukan lagi menjadi prioritas utama pemerintah di tengah situasi fiskal saat ini.

Diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha ini mampu menjaga keberlangsungan pelayanan publik di kota tercinta. ***

info

Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

Editor: M Zulfikar A
Sumber: PPID Setda Bontang

Menu