Portalbontang.com, Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024.
Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Rabu, 5 Maret 2025 lalu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa perubahan jadwal ini tidak terlepas dari kompleksitas proses pengangkatan serentak.
Baca Juga: Sungai di Bontang Jadi Tanggung Jawab Kepala OPD, Wali Kota Neni Gerakkan 'Jumat Bersih'
“Kami menyadari bahwa mewujudkan pengangkatan serentak ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Proses ini harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati,” tegas Menteri Rini pada Jumat 7 Maret 2025, dilansir Portalbontang.com dalam situs resminya.
Lebih lanjut, Menteri Rini mengungkapkan bahwa data terkait formasi, jabatan, dan penempatan CASN masih memerlukan penyelarasan lebih lanjut antar instansi pemerintah.
Beberapa instansi juga membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengadaan CASN.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti adanya perbedaan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN antar instansi selama ini.
Baca Juga: Kadar Zakat Fitrah Bontang 2025 Ditetapkan, Tertinggi Rp68.400, Terendah Rp53.200
Untuk menata hal tersebut, Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) berupaya mewujudkan pengangkatan serentak CPNS pada 1 Oktober 2025 dan PPPK (tahap 1 dan 2) pada 1 Maret 2026.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut, BKN saat ini tengah menyusun roadmap pengangkatan serentak CASN 2024.
Roadmap ini akan menjadi panduan bagi seluruh instansi pemerintah dan peserta seleksi CASN yang telah dinyatakan lulus, termasuk peserta yang masih dalam proses seleksi.
Baca Juga: Menpan RB Geram! Kepala Daerah 'Nakal' Diduga Umbar Janji Honorer Demi Kursi Kekuasaan
Dalam kesempatan ini, pemerintah juga menegaskan komitmennya terhadap anggaran belanja pegawai.
Kebijakan pemerintah memastikan bahwa anggaran untuk belanja pegawai tidak termasuk dalam program efisiensi anggaran.
Kementerian PANRB juga meyakini bahwa anggaran untuk pegawai non-ASN yang terdata dalam basis data BKN selama proses pengadaan PPPK 2024 telah disiapkan oleh masing-masing instansi, sesuai dengan imbauan Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB sebelumnya.
Penyesuaian jadwal pengangkatan ASN ini, menurut Menteri Rini, telah melalui berbagai pertimbangan matang dari pemerintah dan DPR RI.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Patuh Keputusan UI: Disertasi Direvisi, Menteri ESDM Siap Perbaiki
Sebelumnya, Kementerian PANRB juga telah mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi pegawai non-ASN yang terdata di BKN selama proses pengadaan PPPK 2024. ***
***
Penulis: M Zulfikar A | Editor: M Zulfikar A
