Portalbontang.com – Berbicara tentang pendidikan ibarat menyingkap sebuah samudra harapan yang tak pernah kering. Ia punya daya tarik seperti medan magnet, menarik mimpi-mimpi kecil untuk berani menyeberang. Di dalamnya, anak-anak bukan hanya belajar menaklukkan huruf dan angka, tetapi juga berlatih menantang takdir, menulis ulang peta hidup mereka sendiri.
Kini, di awal periode Presiden Prabowo Subianto, lahirlah sebuah gagasan pendidikan yang mengundang harapan sekaligus tanda tanya: Sekolah Rakyat. Namanya sederhana, seolah hendak kembali ke akar gotong royong. Tapi misinya besar: memutus rantai kemiskinan yang diwariskan lintas generasi.
Bayangkan, di sebuah lahan berdiri bangunan baru dengan cat putih yang masih wangi semen. Bendera merah putih berkibar di halaman yang masih berdebu. Anak-anak mengenakan seragam bersih, sebagian baru pertama kali menginjak asrama.
Mereka adalah bagian dari desil satu dan desil dua Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) keluarga termiskin, yang sehari-hari mungkin lebih akrab dengan aroma beras raskin daripada bau buku baru. Di sinilah negara mencoba menulis babak baru: pendidikan gratis, berasrama, dan fasilitas lengkap, tanpa memandang kemampuan dompet.
Pemerintah menargetkan 200 Sekolah Rakyat berdiri pada 2025, dengan kapasitas seribu siswa per sekolah. Data per September 2025 menunjukkan 159 sekolah akan segera beroperasi, dengan jumlah total Rombongan Belajar (Rombel) 620, 15.370 siswa, dan di dukung 2.807 guru serta 4.442 tenaga pendidik. Sekolah Rakyat tersebut sebagian besar akan berdiri di kabupaten/kota dengan angka kemiskinan di atas rata-rata nasional.
Dana miliaran rupiah mengalir untuk membiayai bangunan, asrama, hingga makan sehari-hari para siswa. Presiden Prabowo menyebut program ini “Quick Win” keluar dari jerat kemiskinan. Logikanya sederhana: jika keluarga tak mampu membiayai pendidikan, negara harus turun tangan total dari seragam hingga anak-anak dapat tidur nyenyak.
Di Kalimantan Timur, salah satu titik rintisan akan berdiri di Kota Bontang tepatnya di kawasan Bontang Lestari, di atas lahan seluas kurang lebih 8 hektar. Lahan ini diproyeksikan menjadi pusat pembelajaran sekaligus laboratorium sosial: ruang bagi anak-anak dari keluarga pekerja pelabuhan, hingga nelayan pesisir untuk menyalakan mimpi mereka.
Di tengah hamparan hijau Bontang Lestari, sekolah ini dirancang bukan sekadar sebagai gedung, melainkan taman ide, tempat di mana buku-buku, komputer, fasilitas dan suara tawa bercampur menjadi energi baru yang menantang kemiskinan.
Di sisi lain, ada sebuah cerita harapan. Di Jawa Tengah, seorang ibu buruh tani menahan air mata saat anaknya diterima di sekolah rakyat.
“Kami tidak lagi memikirkan uang SPP. Anak saya tidur di asrama, makan tiga kali sehari. Tinggal belajar saja,” ujarnya. Kalimat sederhana itu mengandung makna dalam: ketika negara hadir penuh, kemiskinan tak lagi menjadi vonis turun-temurun.
Tetapi kritik juga berdesir. Sejumlah pengamat menilai sekolah rakyat bisa menjadi “pulau eksklusif” yang menyerap dana besar tapi hanya menyentuh sebagian kecil anak miskin. Mereka mengingatkan agar program ini tak menggantikan kewajiban memperkuat sekolah umum di desa-desa.
“Jangan sampai sekolah rakyat jadi etalase politik, sementara sekolah reguler tetap bocor atapnya,” kata seorang ekonom pendidikan di Jawa Timur.
Di tengah pujian dan kritik, Sekolah Rakyat menyodorkan pelajaran penting: pengentasan kemiskinan membutuhkan intervensi besar, tapi keberlanjutannya menuntut ekosistem yang lebih luas. Pendidikan gratis hanya awal, pekerjaan rumahnya adalah memastikan lulusan punya keterampilan, akses kerja, dan lingkungan sosial yang mendukung.
Seperti air yang menetes dari atap ke tanah, program ini bisa menjadi mata air perubahan atau sekadar genangan sesaat. Tergantung pada konsistensi kebijakan, kualitas pengelolaan, dan kemauan politik untuk memperluas manfaat ke sekolah-sekolah lain. Mengutip pernyataan seorang guru di Kota Bontang, “Sekolah rakyat adalah janji negara yang sedang diuji. Jika berhasil, ia bisa jadi jembatan keluar dari kemiskinan. Jika gagal, ia hanya akan menjadi gedung megah yang sepi makna”.
Di antara angka-angka kemiskinan dan pro kontra, Sekolah Rakyat adalah cermin dari cita-cita lama Indonesia: bahwa pendidikan bukan hak istimewa, melainkan jalan bersama untuk menjemput masa depan. Pertanyaannya, seperti biasa, tetap menggantung: apakah negara mampu menjaga janji itu hingga anak-anak yang tinggal di asrama benar-benar menapaki tangga kemakmuran esok hari? ***
*) Penulis adalah warga Bontang.
