Portalbontang.com – Setiap tahun, ribuan aparatur sipil negara menunggu nasib: siapa yang akan naik jabatan, siapa yang akan tetap di posisi lama, dan siapa yang akan “tersingkir” tanpa alasan yang jelas.
Di atas kertas, semuanya diatur rapi oleh sistem merit. Sebuah konsep ideal yang menjanjikan: promosi berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas. Tapi di lapangan, realitas birokrasi sering punya jalan ceritanya sendiri.
Di banyak daerah, jabatan bukan lagi soal layak atau tidak. Ia berubah menjadi soal dekat atau tidak. Kepala daerah, dengan kewenangan besar di tangan kerap menjadikan promosi jabatan sebagai “politik balas budi”.
Mereka yang dianggap loyal, rajin menyanjung, atau bagian dari tim pemenangan, lebih cepat naik tangga birokrasi. Sementara yang berprestasi tapi dianggap “bukan orang kita”, pelan-pelan tergeser ke pinggiran.
Fenomena ini bukan rahasia. Seorang pejabat eselon bercerita lirih, “Kami punya sistem merit, tapi yang berlaku tetap sistem ‘dekat’.” Ia menyebut rekan-rekannya yang punya kompetensi dan rekam jejak baik, justru kalah dari pejabat baru yang datang bersama tim kepala daerah terpilih. “Begitu ganti kepala, ganti pula orang-orangnya,” ujarnya.
Padahal, merit system lahir dari semangat reformasi birokrasi untuk menciptakan aparatur yang profesional, netral, dan berintegritas. Tapi di banyak daerah, sistem ini masih tersandera oleh politik lokal yang cair, di mana loyalitas pribadi lebih berharga daripada sertifikat diklat atau hasil SKP.
Di sisi lain, gaji pegawai yang tak kunjung seimbang dengan beban kerja membuat ruang kompromi semakin lebar. Ketika jabatan struktural menjanjikan tunjangan tambahan, maka posisi itu bukan lagi sekadar amanah, tapi juga “penopang ekonomi”.
Maka wajar jika perebutan jabatan menjadi arena yang penuh intrik. Bisik-bisik di lorong kantor, lobi diam-diam menjelang mutasi, hingga rumor “daftar nama” yang beredar sebelum SK turun semua menjadi bagian dari ritual tak tertulis dalam birokrasi daerah.
Tak sedikit ASN yang merasa lelah. Mereka ingin bekerja sesuai kemampuan, bukan harus bermain di arena politik jabatan. Namun sistem membuat mereka ragu: apakah berprestasi masih cukup untuk promosi, jika kedekatan lebih menentukan?
Ironisnya, merit system sering hanya hadir dalam laporan kinerja atau paparan reformasi birokrasi. Indeksnya naik, tapi praktiknya stagnan. BKN sudah berulang kali mengingatkan: pengangkatan tanpa seleksi terbuka, rotasi tanpa dasar kinerja, dan promosi karena hubungan personal adalah bentuk penyimpangan yang menggerus profesionalisme.
Tapi dalam politik lokal, hal-hal seperti itu sering dianggap “kewajaran.” Di ruang-ruang rapat BKPSDM, para pejabat pembina kepegawaian sering berdalih: “Kita tetap sesuai aturan, hanya mempertimbangkan dinamika organisasi.” Kalimat itu terdengar administratif, tapi sering menjadi pembenaran untuk keputusan yang sudah disusun jauh sebelum proses seleksi dimulai.
Masalahnya, ketika kompetensi dikalahkan oleh kedekatan, organisasi kehilangan ruhnya. Aparatur bekerja bukan untuk sistem, melainkan untuk figur. Loyalitas vertikal kepada kepala daerah menggantikan loyalitas horizontal kepada publik. Padahal, merit system bukan sekadar urusan jabatan, tapi fondasi keadilan dalam birokrasi.
Intrik jabatan bukan hanya merusak tatanan profesionalisme, tapi juga moral pegawai. Mereka belajar bahwa bekerja keras belum tentu dihargai, sementara “dekat” dengan kekuasaan bisa membuka jalan. Akibatnya, semangat reformasi birokrasi yang digagas sejak dua dekade lalu berjalan pincang, satu kaki di regulasi, satu kaki di realitas politik.
Seorang akademisi dari salah satu Pergutuan Tinggi di Jawa Barat pernah berkata, “Selama jabatan masih bisa ditentukan lewat perasaan, sistem merit hanya akan jadi dekorasi.” Pernyataan itu terdengar sinis, tapi mencerminkan kenyataan banyak ASN di lapangan.
Sistem merit semestinya menjadi tameng dari intervensi politik, bukan korban dari kompromi kekuasaan. Ia harus hidup bukan hanya dalam Peraturan Pemerintah, tapi juga dalam keberanian kepala daerah untuk menolak intervensi dan menegakkan objektivitas. Sebab ketika merit system benar-benar dijalankan, birokrasi tak lagi jadi panggung loyalitas, tapi ruang meritokrasi tempat kompetensi dan integritas berdiri di depan, bukan di belakang hubungan pribadi.
Namun hingga saat ini, pertanyaan besar masih menggantung di udara birokrasi kita: Apakah kita siap memilih yang kompeten, atau masih nyaman dengan yang dekat? ***
*) Penulis adalah warga Bontang
