Kumpulan berita dengan tag #Ketua Komisi B
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam (21/7), mendesak pusat segera melunasi kekurangan salur DBH Migas Rp400 miliar guna kepastian APBD 2027.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam (21/7), mendesak dewan pengawas membenahi tata kelola kapal Ro-Ro yang minim PAD dan terjerat persoalan hukum BANI.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam (16/7/2026), mendorong penguatan PT BME melalui Raperda Penyertaan Modal untuk optimalkan jargas dan potensi kota gas.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi (13/7/2026), menegaskan konsultasi publik Raperda Kepemudaan harus hasilkan gagasan berlandaskan hukum, bukan formalitas.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam (13/7/2026), menggelar uji publik Raperda Kepemudaan untuk menyerap aspirasi OKP terkait Musrenbang dan pendanaan.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam (6/7/2026), meminta PLN memperkuat penyampaian informasi pemadaman bergilir akibat pemeliharaan sistem lintas Kalimantan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mendorong seluruh OPD menggali sumber pendapatan baru, termasuk potensi Wisata Beras Basah.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menyoroti alat uji KIR roda 12 yang menganggur selama 4 tahun (2022-2026) karena Dishub kekurangan SDM bersertifikasi.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mendorong pengalihan PBB kawasan PT Badak ke daerah (PBB-P2) guna meningkatkan PAD secara signifikan.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mendorong daerah untuk mengurangi ketergantungan pada industri pupuk dan gas dengan mengelola limbah FABA.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menegaskan tidak ada istilah pengecer dalam sistem distribusi LPG 3 kg. Pihaknya meminta pengawasan pangkalan diperketat.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, meminta pengelola vila di Bontang Kuala taat pajak 10 persen demi meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan kota.