Portalbontang.com, Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mengambil langkah agresif untuk mengatasi tantangan ketenagakerjaan di daerah.
Tidak ingin warganya hanya terpaku pada kompetisi lapangan kerja domestik yang kian ketat, Pemkot kini membuka gerbang lebar menuju pasar kerja global dengan jaminan perlindungan negara yang kuat.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (Memorandum of Agreement) antara Pemkot Bontang dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).
Acara bersejarah ini berlangsung di Aula K.H. Abdurrahman Wahid, Gedung KP2MI, Jakarta Selatan, Selasa (02/12/2025).
Dalam pantauan langsung di lokasi, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, meneken kesepakatan tersebut langsung bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI, Mukhtarudin.
Hadir pula menyaksikan momen ini Wakil Menteri Christina Aryani beserta jajaran petinggi kementerian.
Potensi Besar 143 Ribu Tenaga Kerja
Wali Kota Neni menegaskan bahwa paradigma pencari kerja harus berubah. Dengan kemajuan global, peluang tidak lagi dibatasi oleh sekat geografis. Ia menyoroti potensi besar demografi Bontang yang harus disalurkan dengan tepat.
“Masyarakat tidak boleh hanya bergantung pada lapangan kerja di dalam negeri. Peluang kerja saat ini tidak hanya terbatas di sini. Dengan jumlah penduduk usia kerja di Bontang sebanyak 143.729 orang, kita memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pasar tenaga kerja global,” ujar Neni dalam sambutannya.
Namun, Wali Kota menyadari risiko yang mengintai. Oleh karena itu, kerja sama dengan KP2MI ini dirancang sebagai “sabuk pengaman” yang komprehensif. Mulai dari penyebaran informasi valid, pelatihan kompetensi, hingga pemberdayaan purna PMI setelah kembali ke tanah air.
“Kerja sama ini adalah bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya hingga ke pelosok daerah. Kami ingin memastikan kehidupan dan kesejahteraan yang layak bagi pekerja migran bersama keluarga mereka di kampung halaman,” tegas Neni.
Perlindungan dari Hulu ke Hilir
Melalui kesepakatan ini, Dinas Ketenagakerjaan dan OPD terkait di Bontang akan mengoptimalkan layanan satu pintu yang memudahkan warga.
Tujuannya agar warga Bontang bisa menjadi “Pahlawan Devisa” yang sukses dan bermartabat, bukan menjadi korban perdagangan orang atau penipuan.
Menutup prosesi tersebut, Wali Kota Neni mengajak semua pihak untuk bersinergi menjadikan kesepakatan ini sebagai aksi nyata, bukan sekadar dokumen di atas kertas.
“Sebagaimana kata pepatah, jika ingin berjalan cepat maka berjalanlah sendiri, tapi jika ingin berjalan jauh maka berjalanlah bersama-sama. Mari kita bekerja bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi para pahlawan devisa kita,” pungkasnya. ***
