Portalbontang.com, Bontang - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang menekankan pentingnya kualifikasi pendidikan bagi warga binaan sebagai bagian dari bekal utama ketika kembali ke masyarakat, seiring dengan adanya program sekolah paket di Lapas Kelas IIA Bontang.
Program pendidikan kesetaraan yang dijalankan melalui kerja sama Lapas dengan PKBM ini dinilai menjadi solusi strategis bagi warga binaan yang sebelumnya tidak menyelesaikan pendidikan formal, sehingga mereka tetap memiliki peluang memperbaiki masa depan melalui jalur pendidikan.
Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena seseorang menjalani masa pidana, karena hak belajar merupakan bagian dari hak dasar yang melekat pada setiap individu.
Baca Juga: Disdikbud Bontang Tegaskan Kesetaraan Ijazah Paket dalam Sistem Pendidikan Nasional
“Yang tidak boleh hilang itu hak pendidikannya, karena itu bekal utama mereka ke depan,” ujarnya, Minggu (26/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa sekolah paket A, B, dan C merupakan program pendidikan kesetaraan yang setara dengan jenjang SD, SMP, dan SMA, sehingga ijazah yang diperoleh memiliki nilai yang sama dalam sistem pendidikan nasional.
Menurutnya, keberadaan ijazah ini akan sangat menentukan masa depan warga binaan, terutama dalam membuka akses terhadap dunia kerja maupun pendidikan lanjutan setelah mereka bebas.
Baca Juga: SDN 002 Bontang Barat Siapkan Pengajar Khusus untuk Kelas Awal
“Kalau tidak punya kualifikasi pendidikan, tentu peluang mereka akan lebih terbatas. Ini yang ingin kita hindari,” katanya.
Disdikbud sendiri berperan dalam memastikan warga binaan yang putus sekolah dapat terdata dengan baik melalui koordinasi dengan pihak Lapas, sehingga mereka dapat diarahkan mengikuti program pendidikan kesetaraan.
Pendataan tersebut menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan tidak ada warga binaan yang terlewat dari layanan pendidikan.
Baca Juga: Disdikbud Bontang Dorong Pemanfaatan Lingkungan dalam Pembelajaran
“Yang putus sekolah kita dorong untuk ikut program kesetaraan, supaya mereka punya kesempatan yang sama,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa program ini memberikan nilai tambah dalam proses pembinaan, karena tidak hanya membekali keterampilan praktis, tetapi juga pendidikan formal yang menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sosial.
Dengan kombinasi antara keterampilan dan pendidikan, warga binaan diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan setelah kembali ke masyarakat.
“Lengkap jadinya, ada skill dan ada ijazah. Itu yang kita harapkan,” katanya.
Ke depan, Disdikbud berharap akses pendidikan kesetaraan dapat terus diperluas agar semakin banyak masyarakat, termasuk kelompok rentan, yang dapat merasakan manfaatnya. (adv)
