Kumpulan berita dengan tag #DPRD Bontang
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Bonnie Sukardi (22/6/2026), mendorong 5 OPD untuk memaksimalkan potensi aset dan layanan publik demi mendongkrak PAD.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mendorong pengalihan PBB kawasan PT Badak ke daerah (PBB-P2) guna meningkatkan PAD secara signifikan.
Anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Yusuf, mempertanyakan wacana penyamaan insentif guru dan penjaga malam dalam revisi Perda Pendidikan (18/6/2026).
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, mendorong Pemkot memperkuat PAD untuk mengurangi ketergantungan dana transfer pusat pada APBD 2025.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Bontang, Winardi, mendorong daerah untuk mengurangi ketergantungan pada industri pupuk dan gas dengan mengelola limbah FABA.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyesalkan aksi vandalisme di fasilitas publik. Warga diminta menjaga sarana yang dibangun pemerintah.
Fraksi Golkar DPRD Bontang mengapresiasi capaian PAD 2025 yang tembus Rp400 miliar. Rustam meminta tiap rupiah APBD memberi nilai tambah bagi warga.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menegaskan tidak ada istilah pengecer dalam sistem distribusi LPG 3 kg. Pihaknya meminta pengawasan pangkalan diperketat.
Pansus RTRW DPRD Bontang memberi tenggat sepekan bagi OPD untuk mensinkronkan data. Pembahasan Raperda RTRW 2026-2046 dihentikan sementara waktu.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, meminta pengelola vila di Bontang Kuala taat pajak 10 persen demi meningkatkan PAD dan mendukung pembangunan kota.
Anggota Komisi C DPRD Bontang, Joni Alla Padang, meminta kepastian alokasi anggaran dari pemerintah untuk memitigasi kawasan yang kerap dilanda bencana.
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Suharno, menyoroti lonjakan harga LPG 3 kg yang mencapai Rp40 ribu. Ia meminta pangkalan nakal disanksi hingga cabut izin.