Portalbontang.com, Bontang - Pemerintah Kota Bontang menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 dengan penuh rasa khidmat.
Upacara kebangsaan ini dipusatkan di halaman Kantor DPMPTSP Kota Bontang pada Senin (1/6/2026).
Mewakili Wali Kota Bontang, Pj. Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Soeharto, bertindak langsung sebagai Inspektur Upacara.
Baca Juga: Pemkot Bontang Terbitkan SE Hari Lahir Pancasila 2026, Imbau Warga Kibarkan Bendera 1 Juni
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat mulai dari para asisten, Staf Ahli, Unsur Forkopimda, hingga pejabat instansi vertikal.
Hadir pula Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta seluruh Camat dan Lurah se-Kota Bontang.
Dalam upacara tersebut, Pj. Sekda membacakan pidato resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI).
Peringatan tahun ini mengusung tema yang sarat akan pesan global, yakni “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.
Baca Juga: Kolaborasi dengan Rindam Jaya, IFG Cetak SDM Unggul Berkarakter Pancasila
Akhmad Soeharto menekankan bahwa peringatan 1 Juni ini bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan belaka.
Momen ini dinilai sebagai refleksi mendalam guna memastikan api Pancasila tetap menyala, sekaligus menjadi jawaban atas terciptanya perdamaian dunia yang abadi.
"Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya. Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan," ujar Akhmad Soeharto membacakan pidato.
Baca Juga: Hari Lahir Pancasila: Menguak Sejarah Panjang Pemilihan Garuda Sebagai Lambang Negara Indonesia
Pidato tersebut juga menegaskan tanggung jawab konstitusional Indonesia berdasarkan UUD 1945 dalam mewujudkan ketertiban dunia berlandaskan musyawarah dan mufakat.
Pemerintah turut mengajak seluruh masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup (living ideology) dalam keseharian, bukan sekadar hiasan dinding atau teks sejarah.
Bagi pemangku kebijakan, ditekankan agar melahirkan kebijakan publik yang berlandaskan keadilan sosial dan menjamin hak masyarakat kecil.
Upacara ini ditutup dengan ajakan untuk melawan intoleransi dan radikalisme, serta komitmen meneguhkan persatuan, religiositas, dan nilai kemanusiaan demi kejayaan NKRI. ***
