Portalbontang.com, Jakarta – Belum genap sebulan menggantikan Sri Mulyani, Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, langsung tancap gas dengan serangkaian kebijakan yang menjadi sorotan nasional.
Sejak dilantik pada Senin, 8 September 2025, gayanya yang cepat dan tegas menandai era baru di pucuk pimpinan Kementerian Keuangan.
Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025), Purbaya mengumumkan empat gebrakan utama yang akan ia jalankan.
1. Suntik Dana Rp200 Triliun ke Bank BUMN
Langkah paling fenomenal adalah menyuntikkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dana ini ditujukan untuk memacu penyaluran kredit. Dana tersebut telah didistribusikan per Jumat, 12 September 2025, ke Bank Mandiri (Rp55 T), BRI (Rp55 T), BNI (Rp55 T), BTN (Rp25 T), dan BSI (Rp10 T).
2. Bentuk Tim Khusus Percepat Penyerapan Anggaran
Menyoroti lambatnya realisasi beberapa program pemerintah, Purbaya menegaskan akan membentuk tim khusus untuk memonitor dan mempercepat penyerapan anggaran. Ia tak segan akan mengirim timnya langsung ke kementerian/lembaga yang dinilai lamban.
“Kalau mereka nggak bisa nyusun kebijakan anggaran dalam nyusun program kerjanya atau pengajuan anggarannya, kami akan kirim orang ke sana supaya jalannya cepat dan kita akan monitor on regular basis,” kata Purbaya di hadapan DPR.
“Akan saya sisir (program yang lambat), bagian lambat akan kami percepat,” imbuhnya.
3. Ajak Kepala Badan Gizi Jumpa Pers Bulanan
Terkait rendahnya penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Purbaya memiliki cara unik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Ia akan mengajak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk rutin menggelar jumpa pers setiap bulan.
“Nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers dengan kepala BGN, nanti kalau penyerapannya jelek, dia (Kepala BGN, Dadan Hindayana) suruh jelasin ke publik, saya di sebelahnya,” ujar Purbaya.
4. Janji Tak Pangkas Anggaran Transfer ke Daerah (TKD)
Kabar baik bagi pemerintah daerah, termasuk Bontang, datang dari kebijakan terkait Anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Purbaya menyatakan tidak akan memotong alokasi TKD pada RAPBN 2026, berbeda dengan usulan di era sebelumnya.
Langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebelumnya, usulan TKD 2026 adalah Rp650 triliun, turun signifikan dari alokasi APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun. ***
