Portalbontang.com, Bontang - Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Bontang mendapat sorotan tajam dari jajaran pemerintah. Rapat Koordinasi Penyaluran BBM Bersubsidi (Bio Solar/Pertalite) pun segera digelar untuk mencari jalan keluar.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin langsung agenda evaluasi tersebut mewakili Wali Kota. Pertemuan ini dilangsungkan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Wali Kota Bontang pada Selasa (12/5/2026).
Kegiatan ini difasilitasi oleh Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kota Bontang. Berbagai pihak dilibatkan, termasuk unsur Forkopimda, OPD terkait, Pertamina, pengelola SPBU, hingga aparat intelijen.
Baca Juga: Bule-Bule Vegan di Amerika Kepincut Lezatnya Olahan Tempe Nusantara
Agus Haris memberikan peringatan keras agar distribusi BBM subsidi tidak meleset dari sasaran. Ia menyoroti penumpukan kendaraan pemburu solar yang dinilai merusak kenyamanan warga dan mengganggu lalu lintas kota.
“Permasalahan BBM subsidi ini harus diselesaikan secara konkret dan tidak terus menjadi pembahasan berulang tanpa solusi. Data kendaraan harus diperbarui dan pengawasan diperkuat,” tegas Agus Haris di hadapan peserta rapat.
Pihak Pertamina lantas membeberkan fakta mengenai kuota daerah. Saat ini, jatah penyaluran biosolar subsidi di Bontang berada di kisaran 5.896 kiloliter per bulan yang dibagi ke lima SPBU berbeda.
Alokasi yang didapat tiap SPBU tidak sama karena bergantung pada kapasitas dan tingkat pelayanan masing-masing lokasi. Menurut Pertamina, antrean solar ini merupakan efek domino isu nasional akibat masyarakat beralih dari BBM nonsubsidi.
Baca Juga: Kemendikdasmen Pastikan Tidak Ada PHK Massal Guru Non-ASN pada 2027
Di sisi lain, temuan mengejutkan datang dari Dinas Perhubungan terkait jumlah kendaraan alat berat. Dari sekitar 4.000 truk tipe dump truck (DT) yang terdaftar, ternyata hanya 2.153 armada yang rajin melakukan uji kelayakan.
Merespons ketimpangan angka tersebut, Pemkot Bontang bakal melakukan sinkronisasi serta memvalidasi ulang data kendaraan. Isu mafia pengecer BBM ilegal, pengawasan barcode, hingga dugaan penyalahgunaan kuota juga ikut dikupas tuntas.
Aparat kepolisian dan Pertamina pun sepakat untuk bergandengan tangan dengan pemerintah dalam memperketat pengawasan. Selain regulasi, penambahan infrastruktur SPBU diyakini bisa menjadi pemecah konsentrasi antrean.
Baca Juga: Viral Kontroversi Juri LCC 4 Pilar MPR RI Kalbar, SMAN 1 Pontianak Tuntut Klarifikasi
Perwakilan SPBU Kopkar PKT menyatakan kesiapannya membangun stasiun pengisian baru di dekat Tugu Selamat Datang. Rencana ini langsung didukung penuh oleh Wakil Wali Kota demi kelancaran laju distribusi BBM di wilayah industri tersebut.
Melalui rakor ini, pemerintah menyepakati berbagai tindakan konkret, termasuk pengajuan kuota tambahan ke pusat dan optimalisasi Satgas BBM. Seluruh pemangku kepentingan diharap segera menindaklanjuti kesepakatan demi menjaga stabilitas kota. ***
