Portalbontang.com, Jakarta – Suasana tegang menyelimuti Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, pada Selasa (7/10/2025), ketika 18 gubernur dari berbagai provinsi di Indonesia mendatangi Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.
Kedatangan para kepala daerah ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk menyuarakan “jeritan” akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai telah mencekik anggaran pembangunan dan kesejahteraan aparatur di wilayah mereka.
Pertemuan antara Menkeu Purbaya dan para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu berlangsung alot.
Satu per satu gubernur menyampaikan keluh kesah, mulai dari proyek infrastruktur yang mandek, beban berat gaji ASN, hingga ancaman stagnasi ekonomi di daerah.
Dari Aceh hingga Kalimantan Utara, suara protes mengalir deras. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, secara tegas menyoroti pemotongan anggaran daerahnya hingga 25 persen.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menyebut pemangkasan ini telah mengancam kelangsungan gaji pegawai.
Menanggapi gejolak ini, Menkeu Purbaya, yang baru menjabat satu bulan, mencoba menenangkan para gubernur. Ia mengakui permintaan tersebut wajar, namun menekankan bahwa realisasinya harus disesuaikan dengan kondisi fiskal negara.
“Kalau dia (para gubernur) mah minta semuanya ditanggung saya,” ujar Purbaya di hadapan awak media seusai rapat di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Polemik Potongan TKD dan Desakan Gaji ASN Tanggung Jawab Pusat
Menkeu Purbaya tak menampik keresahan daerah terkait potongan TKD. Namun, ia juga menyinggung adanya pengelolaan keuangan daerah yang dianggap kurang efisien.
“Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini,” ucap Purbaya.
Meski demikian, Purbaya tetap menjanjikan adanya ruang negosiasi dan akan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional menjelang pertengahan tahun 2026.
“Kalau ekonominya bagus, pajaknya naik, bea cukai enggak bocor, ya kita bagi ke daerah,” janji Purbaya.
Ia menambahkan, “Permintaan itu normal, tapi kan kita hitung kemampuan APBN seperti apa. Apalagi ini sembilan bulan pertama 2025 ekonominya melambat. Jadi kalau diminta sekarang, pasti saya enggak bisa.”
Para gubernur, termasuk Gubernur Sumut Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, hingga Gubernur Jateng dan NTB, bersatu menuntut keadilan fiskal.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, bahkan menilai pemangkasan seperempat anggaran daerah adalah tamparan keras.
“Semuanya, kami, mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” tegas Mualem, sapaan akrabnya, seusai pertemuan.
Desakan lain yang tak kalah signifikan datang dari Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah. Ia mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih beban gaji ASN daerah.
“Tentu harapan kita di daerah adalah bagaimana TKD ini dikembalikan lagi. Kalau enggak, mungkin gaji pegawai bisa diambil oleh pusat,” ujar Mahyeldi blak-blakan.
Menurutnya, langkah ini akan memberikan ruang bagi daerah untuk fokus pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2026, dana transfer ke daerah awalnya dianggarkan Rp650 triliun, turun 29 persen dari Rp919 triliun pada 2025.
Meskipun Purbaya kemudian menambah Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun setelah menuai kritik, jumlah tersebut masih dianggap belum cukup untuk menutup defisit pembangunan dan beban gaji yang terus meningkat.
Kebijakan pengangkatan PPPK oleh Kementerian PANRB yang seluruh pembiayaannya dibebankan ke daerah juga menambah tekanan.
“Maksudnya, kita harapkan ini bisa seluruh gaji pegawai ini bisa dari pusat semuanya. Itu yang menjadi harapan kita,” tukas Mahyeldi, menegaskan posisi daerah dalam menanti arah baru kebijakan fiskal. ***
