Wacana Penghapusan Sarjana Pendidikan Mengemuka, Akademisi UMM: Kampus Bukan Pabrik Pekerja

Kampus bukan sekadar pabrik penyedia tenaga kerja! Akademisi UMM layangkan kritik tajam atas isu penghapusan jurusan kependidikan yang diwacanakan pemerintah.

M
Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. M. Isnaini, M.Pd.
Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. M. Isnaini, M.Pd. | Foto: Humas UMM

Portalbontang.com, Malang - Dunia pendidikan tinggi di Indonesia tengah dihangatkan oleh sebuah perdebatan serius di ranah kebijakan akademik.

Perdebatan publik tersebut mencuat menyusul munculnya wacana penghapusan program studi (prodi) di bidang keguruan.

Usulan kontroversial tersebut secara terbuka dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Sekjen Kemdiktisaintek) RI.

Baca Juga: Satgas TMMD Ke-128 Bontang Kebut Pembangunan Jembatan Penghubung di Gunung Telihan

Adapun dasar dari pemikiran Sekjen tersebut dilandaskan pada alasan pencapaian relevansi lulusan dengan kebutuhan sektor industri.

Namun, kebijakan pragmatis tersebut dinilai sangat berisiko karena dapat menyederhanakan makna pendidikan yang sesungguhnya.

Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan dapat mengancam masa depan pembentukan karakter generasi penerus bangsa.

Kritik tajam atas wacana ini langsung datang dari kalangan akademisi yang melihatnya sebagai sebuah bentuk ‘tragedi kalkulator pendidikan’.

Baca Juga: Disdikbud Bontang Tegaskan Pemerataan Fasilitas CCTV di Sekolah Negeri

Istilah tersebut merujuk pada cara pandang pragmatis yang menilai keberhasilan lembaga pendidikan hanya melalui angka statistik dan tingkat serapan kerja semata.

Jika logika statistik ini terus digunakan, peran perguruan tinggi dikhawatirkan akan tereduksi menjadi sekadar ‘pabrik’ pemasok tenaga kerja bagi industri.

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. M. Isnaini, M.Pd., menyatakan bahwa wacana tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah.

Baca Juga: Bantuan CCTV Disdikbud Minimalkan Risiko Kejadian di Sekolah

Pemerintah dinilai tidak siap dalam memetakan arah pendidikan nasional secara komprehensif ke depannya.

Menurut Dr. Isnaini, kampus memiliki tanggung jawab strategis yang jauh lebih besar daripada sekadar mengikuti tren pasar kerja saat ini.

“Pemerintah melalui pendidikan tinggi tidak selalu harus mengekor pada tren industri," ujarnya pada tanggal 29 April lalu kepada Tim Humas UMM.

Jika logika ini terus digunakan, peran perguruan tinggi dikhawatirkan akan tereduksi menjadi sekadar ‘pabrik’ pemasok tenaga kerja bagi industri semata.

“Kampus adalah ruang inkubasi pemikiran kritis," tegasnya. ***

info

Peringatan Plagiarisme

Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak isi berita maupun foto dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Redaksi. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.

Editor: M Zulfikar A

Menu