Portalbontang.com, Bontang - Keterlibatan perempuan dalam menentukan arah perundang-undangan menjadi kunci bagi terwujudnya keadilan di tengah masyarakat.
Upaya memperkuat peran perempuan dalam ruang kebijakan publik terus dilakukan oleh ‘Aisyiyah Jawa Timur.
Langkah konkret tersebut diwujudkan, salah satunya dengan menyelenggarakan Serial Kelas Kebijakan Publik.
Seri pertama Kelas Kebijakan Publik dilaksanakan secara daring pada Sabtu, 2 Mei 2026.
Kegiatan virtual ini diikuti 160 peserta dari unsur Pimpinan Wilayah dan 38 Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah se-Jawa Timur.
Program yang diinisiasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyiyah ini, menghadirkan dua narasumber dengan latar belakang akademik dan aktivisme yang kuat di bidang kebijakan publik.
Kedua pakar yang dihadirkan untuk membedah sistem pemerintahan tersebut yakni Andi Suwarko dan Titi Anggraini.
Dalam sesi pertama, Andi Suwarko memberikan paparan komprehensif mengenai dasar-dasar kebijakan publik.
“Tanpa pemahaman yang kuat tentang jenis dan tujuan kebijakan, kita akan kesulitan melakukan advokasi yang tepat sasaran,” tambahnya memperingatkan peserta.
Di sesi kedua, Titi Anggraini menjelaskan urgensi partisipasi perempuan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan memonitoring kebijakan publik.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan perempuan bukan sekadar isu representasi, tetapi menyangkut keadilan substantif dalam kebijakan.
“Perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda, sehingga perspektif mereka sangat penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif,” jelas Titi.
Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi diskusi mengenai isu sosial dan perundang-undangan.
Sejumlah peserta mengajukan pertanyaan terkait strategi advokasi kebijakan di tingkat daerah hingga cara membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah. ***
