Portalbontang.com, Bontang - Lembaga Penelitian dan Pengembangan ‘Aisyiyah (LPPA) Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah (PWA) Jawa Timur kembali menyelenggarakan Kelas Kebijakan Publik sesi kedua.
Kegiatan edukatif ini dilangsungkan secara virtual melalui platform Zoom Meeting pada Sabtu (16/5/2026).
Sebanyak 156 peserta yang berasal dari unsur Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) se-Jawa Timur tampak antusias mengikuti jalannya acara.
Baca Juga: Warga Bontang, Ini Daftar Lengkap Lokasi, Imam, dan Khatib Salat Iduladha Muhammadiyah 1447 H
Acara dibuka langsung oleh Ketua PW ‘Aisyiyah Jawa Timur, Dra. Hj. Rukmini Amar, M.AP.
Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas kader perempuan agar mampu berkontribusi aktif dalam pengambilan kebijakan publik.
“Melalui kelas kebijakan publik ini, PW ‘Aisyiyah Jawa Timur berharap seluruh kader dapat terus belajar meningkatkan kapasitas diri agar mampu bersinergi mewujudkan suara individu menjadi suara gerakan yang didengar dan dapat memengaruhi kebijakan publik,” ujar Rukmini.
Sementara itu, Ketua LPPA Jawa Timur, Afida Safriani, M.A., Ph.D., dalam laporan panitianya merincikan arah pembahasan pada sesi kedua ini.
Baca Juga: Wali Kota Neni Lantik 4 Kadis dan 10 Kepala Sekolah, Tekankan Sekolah Bebas Bullying
“Fokus pembahasan kali ini adalah bagaimana jalur yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat agar mampu memengaruhi kebijakan publik, sekaligus mengidentifikasi tantangan perempuan ‘Aisyiyah dalam proses tersebut,” jelas Afida.
Untuk membedah hal tersebut, panitia menghadirkan Dati Fatimah, M.A. dari LPPA PP ‘Aisyiyah dan akademisi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Yuni Lestari, M.AP.
Pada sesi pertama, Dati Fatimah mengawali pemaparan dengan mengajak peserta berinteraksi menggunakan aplikasi Mentimeter guna mengidentifikasi hambatan perempuan di ruang publik.
Baca Juga: Masuk 1 Zulhijah, Umat Islam yang Berkurban Diminta Tak Potong Rambut dan Kuku, Ini Alasannya
Hasilnya, disepakati sejumlah tantangan utama seperti budaya patriarki yang kuat, beban ganda sebagai istri, ibu, sekaligus pekerja publik, akses yang belum setara, serta minimnya dukungan sistem.
“Perempuan ‘Aisyiyah harus meningkatkan kapasitas agar mampu hadir sebagai bagian dari solusi dalam kehidupan masyarakat,” ungkap Dati memberikan solusi.
Selanjutnya, narasumber kedua, Yuni Lestari, menyoroti minimnya hasil akhir keterwakilan perempuan di parlemen meski Undang-Undang Pemilu telah mengatur kuota minimal 30 persen.
“Dalam Undang-Undang Pemilu sudah diatur keterlibatan perempuan minimal 30 persen sebagai calon anggota parlemen. Namun, implementasinya masih sebatas pencalonan sehingga hasil akhirnya perempuan yang duduk di parlemen masih sangat minim,” terangnya.
Baca Juga: Jangan Asal Beli! Ini Ciri-Ciri Hewan Kurban Sehat dan Bebas Penyakit Menurut Dinkes Kaltim
Yuni menambahkan, perempuan memiliki pengalaman sosial yang berbeda dengan laki-laki, sehingga kehadiran mereka sangat vital.
“Perempuan mampu mengidentifikasi kebutuhan kelompok rentan sehingga dapat meningkatkan kualitas demokrasi,” katanya.
Antusiasme 156 peserta memuncak saat sesi tanya jawab, terlihat dari banyaknya pertanyaan di kolom komentar maupun peserta yang mengangkat tangan (raise hand).
Baca Juga: Syarat IPK Turun Jadi 3,00! Pendaftaran Bantuan UKT Mahasiswa Bontang Buka Hingga 10 Juni 2026
Pertanyaan yang paling banyak disorot adalah mengenai tips sukses menjalankan peran domestik dan publik secara seimbang, termasuk menanyakan pengalaman pribadi Yuni Lestari.
Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang pembelajaran strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan memperjuangkan proses demokrasi yang lebih inklusif. ***
